Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Senin (30/9/2024). Foto: Wilga/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Di hadapan para duta besar (dubes) dari berbagai negara, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyampaikan berbagai capaian dan kinerja BKSAP DPR RI selama masa jabatan 2019-2024. Berbagai capaian kinerja ini kemudian dirangkum dalam empat buku yang diterbitkan oleh BKSAP, yang juga kata Fadli, hal tersebut merupakan sebuah pertanggungjawabannya pada publik.

”Jadi ini adalah sekelumit bagian dari apa yang dilakukan selama lima tahun, salah satu bentuk dari akuntabilitas BKSAP kepada publik, kepada masyarakat,” kata Fadli pada Parlementaria di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun berpesan pada pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI yang akan datang akan opentingnya peran diplomasi parlemen.

”Pesan ke depan, kita berharap diplomasi bukan hanya tugas dari pemerintah dalam hal ini, tapi juga tugas parlemen, tugas warga negara, tugas masyarakat secara umum, demi kepentingan nasional. Diplomasi parlemen tentu saja menjadi sangat penting karena di parlemen ini juga merupakan decision maker, pembuat undang-undang, budget, dan pengawas pemerintah,” kata Fadli.

Legislator Dapil jawa Barat V ini juga menjelaskan bahwa platform parlemen diplomasi sudah ada hampir di semua level parlemen. Dan Indonesia, kata Fadli, harus dapat memanfaatkan berbagai forum tersebut untuk politik internasional Indonesia.

”Parlemen internasional, parlemen dunia seperti IPU, Parlemen Asia Pasifik, Parlemen Asia, Parlemen ASEAN, Parlemen negara-negara OKI, dan sebagainya. Jadi kita mendukung diplomasi parlemen itu, termasuk kita memperjuangkan beberapa isu yang merupakan isu penting, khususnya soal Palestina, dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari sisi diplomasi parlemen,” terangnya.

Lebih lanjut, Fadli menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh BKSAP 2024-2029, termasuk di antaranya melanjutkan konsistensi dan eksistensi BKSAP saat ini di kancah parlemen dunia.

”Juga menyakut masalah Myanmar yang merupakan masalah di Asia Tenggara kita, di ASEAN kita, dan juga masalah-masalah lainnya, masalah perubahan iklim, masalah climate change, masalah green economy, masalah governance anti korupsi, dan lain-lain,” pungkasnya. (we/rdn)